jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kalau kwalitas pelayanan pendidikan nasional masihlah jelek. Biaya pendidikan yang dialokasikan pemerintah sampai sekarang ini belum pas tujuan. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk lakukan perombakan besar-besaran.

Pendidikan adalah satu diantara konsentrasi pemerintah sekarang ini. Maka dari itu biaya untuk bidang ini dialokasikan makin tinggi tiap-tiap tahunnya. Terlebih kata Jokowi, di masa persaingan sekarang ini Indonesia memerlukan kwalitas sumber daya manusia yang cerdas, produktif serta berkarakter.

Jokowi meminta supaya biaya pendidikan ini dipakai dengan cara efisien untuk tingkatkan akses serta mutunya. Terlebih untuk siswa miskin yang benar-benar memerlukan pendidikan. Hal semacam ini mesti jadi prioritas untuk pemerintah.

Sampai kini Jokowi memperoleh laporan kalau penyaluran dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) kurang pas tujuan. Diluar itu infrastruktur pendidikan juga masihlah jelek. Dari 1, 8 juta ruangan kelas, cuma 466, 000 dalam keadaan yang baik. Sesaat dari 212, 000 sekolah, ada sekitaran 100, 000 sekolah yang belum mempunyai perlengkapan pendidikan.

“Saya minta dikerjakan perombakan besar-besaran untuk tingkatkan kwalitas pendidikan, ” kata Jokowi waktu Rapat Terbatas tentang efektivitas berbelanja pendidikan serta kesehatan, Jakarta, Rabu (5/10).

Muhadjir Effendy,Menteri Pendidikan serta Kebudayaan  juga mengaku kalau penyaluran KIP tak pas tujuan. Sampai kini pendataan orang-orang atau siswa miskin yang memiliki hak terima KIP dikerjakan oleh Desa. Lalu penyalurannya dikerjakan oleh sekolah.

Nyatanya pola ini dinilai tak efektif serta sangat rumit. Banyak siswa yg tidak memiliki hak, malah memperoleh kartu ini. Datanya banyak yg tidak valid lantaran banyak siswa yang telah putus sekolah serta telah menikah terima kartu ini.

“Karena itu hingga akhir Oktober, semuanya kartu di desa yang telah mengedar kami anggap tak berlaku, ” katanya.

Sampai sekarang ini telah 60 % KIP yang diberikan. Pemerintah bakal merubah pola pendataan orang-orang memiliki hak memperoleh 40 % sisa kartu yang belum diberikan. Nanti pendataan serta penyaluran KIP bakal dikerjakan segera oleh pihak sekolah. Argumennya pihak sekolah yang lebih tahu siapa siswanya yang betul-betul memerlukan.

Pemerintah mengerti kalau sampai kini manajemen biaya subsidi pendidikan masihlah jelek. Kepala BPPN mengaku kalau penambahan biaya pendidikan fantastis tiap-tiap tahunnya, namun kwalitas pendidikannya sedikit berubah. Satu diantara permasalahan intinya yaitu tunjangan profesi guru yang dinaikkan sanggat tinggi, walau sebenarnya belum pasti ada akhirnya.

“Lalu yang ke-2, daerah – daerah ternyata belum mematuhi keharusan 20 % (biaya) pendidikan.Otomatis pendidikan di daerah tidak dapat jalan bila seperti itu, ” katanya.

Sesaat Luhut Binsar Pandjaitan , Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan,Jokowi membongkar manajemen pendidikan yang masihlah jelek. “Jadi dananya (biaya pendidikan) bila diliat pada 2009 itu Rp 208 triliun, saat ini Rp 416 triliun, kok tidak terlihat akhirnya. Saat ini ingin dibongkar agar janganlah business as usual saja, ” katanya.

Tidak sama dengan pendidikan, Jokowi mengakui untuk penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) sangatlah baik. “Distribusi KIS saya telah cek sendiri di atas 95% pas tujuan lantaran saya tiap-tiap kelas 3 di RS tentu semuanya telah memegang kartu itu, ” katanya.

Dia cuma memohon supaya kwalitas pelayanan dasar serta referensi kesehatan, terlebih di beberapa daerah terpencil untuk lebih di perhatikan. Paradigma kesehatan janganlah cuma bertujuan untuk menyembuhkan, namun lebih ditingkatkan dengan edukasi serta membudayakan hidup sehat dalam masyarakat.

“Dua hal semacam ini utama untuk melakukan perbaikan kiat pembiayaan serta kiat biaya, hingga benar-benar dapat dirasa manfaatnya oleh rakyat. ”

Jokowi Meminta Pembenahan Pendidikan Bagi Masyarakat Indonesia

Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 
Konsultasi/ order / reseller WA/ TELP 082220443332Download